Mengawali sambutannya Bupati Dompu yang akrab disapa Bupati AKJ itu menyampaikan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung merupakan momen yang strategis bagi semuapihak, untuk membangun komitmen dalam rangka menciptakan keserasian antara pelaksana kegiatan dengan rencana kerja yang telah disusun dan juga untuka kselarasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2022,
“Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) periode 2021-2026”, sebut Bupati AKJ.
Dalam rakor yang berlangsung Bupati AKJ menegaskan RPJMD Tahun 2021-2026 mengusung visi terwujudnya masyarakat Dompu Mashur (Mandiri, Sejahtera, Unggul dan Religius dengan mengemban 5 (lima) misi pembangunan yaitu, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersihMeningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.
Meningkatkan mutu pelayanan dasar dan pelayanan publik yang transparan, partisipatif dan berkeadilan, Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi dan berkarakter yang berbasiskan kearifan lokal.
Lanjut Bupati menyebutkan Visi dan Misi pembangunan tersebut diturunkan melalui 7 (tujuh) tujuan pembangunan yakni, Mewujudkan good governance, Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Meningkatkan kualitas pembangunan manusia, Meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan dasar daerah, Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, dan Mewujudkan kerukunan hidup dalam masyarakat;
Guna mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Dompu telah merumuskan program dan kegiatan prioritas serta pendanaan dalam RPJMD kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2022”, ucapnya.
Lanjut Buati RPJMD Kabupaten Dompu tahun 2022 menjadi instrumen untuk evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Pencapaian target program kegiatan pembangunan daerah melalui serangkaian program kegiatan prioritas yang termuat dalam RKPD Tahun 2022.
Ditambahkanya dalam pelaksanaan RPJMD dimaksud mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh.
“Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sangat penting dilakukan, sebagai proses pemantauan dan supervise dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan. Selain itu, realisasi kinerja dan keuangan juga sangat penting dilakukan, untuk memastikan tercapainya target pembangunan yang ditetapkan secara ekonomis, efisien dan efektif” terangnya.
Kemudian Bupati menerangkan berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Pembangunan terhadap realisasi program dan kegiatan di masing-masing OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu.
“Realisasi fisik maupun realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I tahun 2022 prosentasennya masih di bawah 15 Persen, secara rinci capaian masing-masing OPD akan disampaikan pada pemaparan materi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Kepala BPKAD Kabupaten Dompu”, jelasnya.
Ditambahkan Bupati OPD yang capaian realisasi fisik maupun keuangan belum maksimal, agar dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai target sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan melakukan monitoring secara terpadu antara OPD terkait.
Dalam rakor tersebut Bupati secara khusus memberi atensi program dan kegiatan pembanguna yang telah ditetapkan dan merupakan program dan kegiatanpembangunan strategis penunjang visi dan misi daerah, agar dilakukan percepatan baik proses perencanaannya, proses tender maupun pelaksanaan fisiknya.
Adapun program dan kegiatan pembangunan yang mendapat atesi Bupati untuk dipercepat pelaksanaan pembangunannya tersebut adalah Pembangunan Pasar Soro Kempo, Pembangunan Jembatan Karijawa – Kandai Satu, Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Kempo, Peningkatan dan Pemeliharan beberapa ruas jalan Kabupaten di beberapa Kecamatan, Pembangunan Jaringan Ar Bersih, Rehabilitasi Jaringan Irigasi di beberapa daerah irigasi, Renovasi Puskesmas di beberapa Kecamatan, Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan dan Fasilitasnya, Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pembangunan Percontohan Budidaya Perikanan.
“Terhadap program dan kegiatan pembangunan yang disebutkan diatas, saya minta pimpinan OPD yang secara teknis menangani hal tersebut agar dapat dipercepat pelaksanaannya”, pintanya.
Selanjutnya Bupati AKJ dalam rakor itu juga menekankan untuk kegiatan yang sumber dari pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 agar dilakukan percepatan pelaksanaan dan penyerapan anggarannya dengan tetap memperhatikan aturan-aturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait termasuk aturan perencanaan dan pelaporan untuk penyaluran anggarannya.
Kata Bupati, hal ini sangat penting dilakukan untuk menghindari sanksi yang di berikan oleh pemerintah pusat yang disebabkan karena keterlambatan pelaksanaan dan tidak tertib dalam pelaporannya.
Berikutnya sebelum mengakhir sambutan Bupati AKJ menyampaikan informasi terkait dengan kunjungan kerja untuk menghadiri acara Rakor Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia melalui afirmasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri( P3DN), Senin-Kamis (21-24/03/22) di Denpasar – Bali.
Kata Bupati AKJ dalam kegiatan ini Presiden Joko Widodo secara khusus menekan point-point penting yang harus dilakukan oleh para pejabat hingga level Kabupaten/Kota.
Lanjut Bupati AKJ menyampaikan adapun poin-poin penting yang disampaikan Presiden tersebut adalah, Meminta agar para menteri, kepala lembaga, hingga kepala daerah untuk mengurangi pengadaan barang impor dan mendorong penggunaan barang-barang dalam negeri dalam pengadaan barang di instansinya masing-masing. Pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui penggunaan produk-produk dalam negeri.
Pemrov dan Pemkab/Pemkot untuk membeli produk UMKM dalam negeri melalui E-Purchasing dan E-Tendering minimal 40 Porsen dari anggaran belanja, untuk mencapai besaran Rp. 400 Triliun sebagai Implementasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia;
Tiap daerah juga diminta membentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DM) untuk mengawal belanja produk lokal berdasarkan prinsipaksi afirmasi;
Presiden menargetkan hingga Bulan Mei 2022, anggaran sebesar Rp. 400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri, dan juga meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam E-Katalog, kemudian juga Presiden mengarahkan agar jajarannya mempermudah perizinan SNI bagi UMKM. (***)
Post A Comment:
0 comments: