DPC Organda Kota Bima Menolak Rencana Kenaikan Tarif Penyeberangan Tano - Kayangan

Kota Bima - Adanya Rencana kenaikan tarif penyeberangan Tano - Kayangan oleh pemerintah Propinsi NTB, DPC Organda Kota Bima mewakili DPC Organda Se pulau Sumbawa mengatakan sikap kami menolak Rencana kenaikan tarif tersebut, demikian disampaikan ketua DPC Organda Muchsin Hamed di siaran persnya Kantor sekertariat Organda, Senin (29/11/21).

Terkait menolak rencana kenaikan tarif tersebut, karena banyak sudut pandang yang kita pertimbangkan, karena kita baru saja melewati covid, sehingga banyak kendala dan luka yang harus kita hadapi bersama, karena dampak dari covid ini tidak hanya pada transportasi saja akan tetapi sasarannya semua elemen. 

Tapi, kenapa pemerintah begitu cepat mengambil langkah untuk perubahan tarif terhadap kapal penyeberangan tersebut.

Sekarang Gubernur NTB malah berencana naikan tarif penyeberangan Feri Poto-tano " Kalau laut dinaikan, darat juga diperhatikan, sementara kebutuhan transportasi darat banyak kebutuhan, operasional, onderdil, naik setiap tahun," pungkasnya.

Namun kami juga punya pertimbangan kenapa menolak, tentunya juga akan membebani masyarakat luas, itu harus jadi pertimbangan gubernur. Karena semua tarif akan berubah, termasuk transportasi darat, ini tentunya akan membebani masyarakat.

Untuk informasi, tahun lalu sudah dinaikan tarif, pun saat ini harga BBM belum ada kenaikan, kenapa tarif penyeberangan Feri Poto-tano mau dinaikan.

Terlebih ditengah carut marutnya dunia usaha saat ini, kami sampai masih bisa maklumi dan tetap memberikan pelayanan pada masyarakat, walau sebenarnya jumlah penumpang menurut tak sebanding dengan biaya operasional.

Karena situasi kini mulai sedikit membaik, kami pengusaha coba bangkit ditengah keterpurukan ini, Jangan kemudian kami dibebani lagi dengan kenaikan tarif penyeberangan Feri Poto-tano, tentunya akan berdampak pada pembengkakan biaya operasional.

" Saya selaku ketua Organda dan mewakili pengusaha transportasi sangat sesalkan sikap Pemprov NTB, dan meminta mengevaluasi kembali rencananya," harap Muchsin.

Dirinya pun, mempertanyakan peran DPRD provinsi NTB atas rencana pemprov NTB. Tambah Muchsin, pihaknya juga akan bersurat pada kepala daerah dan DPRD Terkait rencana pemprov NTB menaikan tarif penyeberangan.

Kepala daerah dan DPRD bisa memfasilitasi Gubernur NTB untuk mempertimbangkan rencana kenaikan tarif penyeberangan Feri Poto-tano. "Kami minta pada pemprov NTB untuk mempertimbangkan kembali, momentumnya tidak tepat pada saat ini," tutupnya.(DM.002).