Lurah Tanjung Pertanyakan Sisi Kemanusiaan BPBD Terhadap Korban Banjir

Kota Bima - Kepala Kelurahan Tanjung Faisal, S.Pd pertanyakan sisi kemanusiaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima dalam menangani korban terdampak banjir yang terjadi di Kota Bima beberapa hari yang lalu. 

Kami mempertanyakan tindakan BPBD yang dianggap tidak cukup efektif dan tanggap dalam menangani korban banjir di wilayah kami. Terdapat laporan dari masyarakat yang merasa tidak mendapatkan bantuan dari pihak BPBD Kota Bima.

Padahal kata Lurah, sesuai dengan Data yang diajukan dan bahkan sudah verifikasi oleh Dinas Sosial, namun oleh Pihak BPBD tidak mengindahkan, ini semua disebakan adanya ego sektoral dari pihak BPBD Kota Bima sehingga tidak memperdulikan nasib para korban terdampak banjir. Tandasnya. 

Kami memahami bahwa tugas BPBD dalam mengatasi bencana memang tidak mudah. Namun, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, kami mengharapkan BPBD dapat memberikan perhatian dan bantuan kepada korban banjir di wilayah kami. 

"Jangan karena datanya tidak ada di BPBD dan Abaikan Data Dinas sosial sehingga korban terdampak tidak diperhatikan. Kami minta BPBD jangan terima data di atas meja, sekali-kali turun lapangan". Ujarnya. 

Kami juga mengajak BPBD untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam penanganan bencana. Hal ini penting agar BPBD dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam mengatasi bencana di wilayah Kota Bima.

"Kami berharap BPBD dapat terus memperbaiki diri dan memberikan bantuan bagi korban bencana". Tutur Lurah 

Sementara Kalak BPBD, Gufran, M.Pd, M.Si Dikonfirmasi lewat Via WhatsApp  Menjelaskan, Banjir melanda kota bima pada jumat 24 dan 25 pebruari 2023 hingga hari Kamis 19 Maret 2023 pihak tim kajian cepat TRC kota bima menetapkan status tanggap darurat banjir kota bima selama 14 hari kedepan. 

kata Kalak, Pasca banjir kami meminta lewat Camat dan Lurah serta TSBK Kelurahan untuk melaporkan jumlah KK dan jiwa warga yang terdampak banjir hingga memasuki 19 hari. Sampai sekarang pihak Lurah Tanjung belum mengirim data sama kami di BPBD sebagai komando lapangan kebencanaan. 

Pusdalog adalah di BPBD bukan dinas Sosial. Sementara Lurah tanjung dan Dinas Sosial sedang berbalas pantun 

Mestinya data warga yang terdampak di laporkan pada kami BPBD Bukan pada Dinas Sosial. 

Dari Data Pusdalog korban terdampak banjir kota bima sudah final kami kirim ke BNPB RI dan BPBD Provinsi NTB. Pasca banjir tersebut pihak BPBD membuka dapur Umum. Bahkan pada saat itu  Anggota TSBK Tanjung ikut terlibat membagikan nasi bungkus, tapi tidak melaporkan adanya ribuan warga korban terdampak.

"Jika memang datanya di serahkan ke dinas Sosial tanyakan ke dinas Sosial yang mengambil beras di bulog dan membagikan nya ke kelurahan yang terdampak".

Lanjutnya, Pihak BPBD tidak pernah membatalkan bantuan apapun, silakan berkoordinasi dengan Dinas Sosial yang punya beras. Buktinya saja, Lurah Tanjung tidak pernah ke kantor BPBD padahal kami standby di kantor sejak 24 hingga hari ini Selasa,14 Maret 23 dan masa tanggap darurat bencana banjir kami perpanjang. Kata Lurah 

Jangan berbicara keadilan, sementara data warga yang terdampak banjir pihak Lurah Tanjung ajukan salah alamat, Ibarat pepatah, lempar batu sembunyi tangan. Pungkasnya (DM.Red)