Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Ketua Syamsuri SH dihadiri Wakil Ketua DPRD, H. Mustamin beserta anggota, Forkopimda, Asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat dan Lurah se-Kota Bima. Sebelumnya, rapat dimulai dengan penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi DPRD Kota Bima.
“Menjawab pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), kami menyampaikan terima kasih atas pengertian dan pemahamannya sehingga dapat menerima rancangan APBD tahun anggaran 2023 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya,”. Ucap Sekda.
Sedangkan catatan, usul dan sarannya terkait,ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di tingkat kelurahan seperti Polindes dan Pustu dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, serta kejelasan status dari tenaga kesehatan Non ASN khususnya yang belum memiliki status kontrak kerja.
Evaluasi atas regulasi tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk memperkuat satuan polisi pamong praja dengan memperhatikan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai, upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah termasuk di antaranya mengenai pengelolaan belanja daerah, serta percepatan realisasi belanja daerah yang masih melambat, melakukan pembaharuan dan validasi data SDM sebagai bahan pengambilan keputusan yang tepat untuk promosi, latihan, pendidikan dan mutasi sdm dalam organisasi
Penempatan pejabat dalam suatu jabatan sesuai dengan kompetensi dibidangnya masing-masing berdasarkan standar dan kriteria, dan melakukan rotasi dan mutasi terhadap pejabat yang sudah lama menduduki jabatan pada dinas dan badan, untuk memberikan hasil kinerja yang maksimal bagi kemajuan penyelenggaraan roda Pemerintahan, pemindahan masyarakat yang terdampak normalisasi sungai kerumah relokasi agar tetap menjaga keseimbangan sosial;
“Terhadap catatan, usul dan saran tersebut di atas akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Bima. dan khusus perihal peningkatan PAD, dalam waktu jangka pendek opd terkait tetap konsisten melakukan rekonsiliasi guna memotivasi percepatan capaian target PAD,”katanya.
Kemudian, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), kami menyampaikan terima kasih atas pengertian dan pemahamannya sehingga dapat menerima rancangan APBD tahun anggaran 2023 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya, sedangkan catatan, usul dan sarannya terkait, penambahan personil pada Dinas Pol-PP terutama di bidang trantib, dalam rangka melakukan penertiban terhadap sumber PAD yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
Mengevaluasi kembali beberapa Perda terkait tugas dan fungsi Pol-PP, perhatian serius terhadap ketersediaan sarana, prasarana dan sdm, khususnya tenaga kesehatan (Nakes) Non ASN, serta memperhatikan kondisi bangunan gedung Puskesmas Kolo dan fasilitas alat kesehatan yang ada didalamnya sesuai harapan, pengembangan Pariwisata Kota Bima pada titik-titik strategis, untuk mendukung capaian program dan anggaran pada dinas pariwisata.
“Terhadap catatan, usul dan saran tersebut di atas akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Bima,”imbuhnya.
Selanjutnya, Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), kami menyampaikan terima kasih atas pengertian dan pemahamannya sehingga dapat menerima rancangan APBD tahun anggaran 2023 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya, sedangkan catatan, usul dan sarannya terkait:
Penyediaan fasilitas umum, seperti fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan transportasi yang memadai untuk menjamin keberlangsungan aktifitas kehidupan bagi masyarakat penghuni rumah relokasi di Kadole dan Oi Fo’o
Inovasi dan kreativitas dengan melakukan terobosan dalam meningkatan pendapatan asli daerah, agar memberikan dampak manfaat terhadap kemajuan dan peningkatan pembangunan di daerah, membatasi pemberian izin usaha Retail atau Minimarket Modern yang ada di Kota Bima dalam rangka memberikan ruang yang cukup bagi usaha masyarakat lokal serta perlu adanya kebijakan daerah untuk mendorong produk lokal dapat diakomodir pada retail modern
Perlunya kejelasan dan progres terkait dengan operasional bumd yang dinilai belum memberikan dampak positif dalam mendorong penguatan ekonomi di daerah, perlunya melakukan penguatan struktur bumd, terutama direksi yang definitif sehingga tugas dan fungsi BUMD dapat berjalan secara maksimal;
Sinkronisasi APBD Kota Bima tahun anggaran 2023 dengan tujuan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, agar memastikan efektivitas pembangunan di daerah, hal ini guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, sehingga sinergi perencanaan program kerja tahunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah
“Terhadap catatan, usul dan saran tersebut di atas akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Bima,”cetusnya.
Kemudian, menjawab pandangan umum Fraksi Partai Demokrat,
kami menyampaikan terima kasih atas pengertian dan pemahamannya sehingga dapat menerima rancangan APBD tahun anggaran 2023 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.
Sedangkan catatan, usul dan sarannya terkait, Pendapatan daerah masih mengandalkan pendapatan transfer pemerimntah pusat, untuk itu perlu berupaya meningkatan pencapaian pendapatan asli daerah yang lebih baik lagi, tetap memperhatikan sinkronisasi antara arah kebijakan Pemerintah pusat dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Bima, sehingga pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang bersumber dari pemerintah pusat dapat berjalan secara efektif, efisien dan berkeadilan.
“Terhadap catatan, usul dan saran tersebut di atas akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Bima. dan khusus berkenaan dengan (Silpa) tahun 2022 yang masih tinggi, yaitu diproyeksikan sebesar Rp.43 Milyar lebih pada APBD tahun 2023, dapat kami jelaskan bahwa jumlah tersebut merupakan hasil proyeksi terhadap realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah tahun anggaran 2022,”. pungkasnya. (DM.002)
Post A Comment:
0 comments: