Rakor yang juga dihadiri Wakil Bupati Drs. H. Dahlan M. Noer dan Sekretaris Daerah Drs.H. M.Taufik HAK, M.Si membahas beberapa topik antara lain arahan terkait penyesuaian anggaran OPD, progres penyelesaian pengerjaan infrastruktur, jalan, jembatan dan infrastruktur sektor kesehatan.
Rakor juga membahas optimalisasi pencapaian target PAD, juga pentingnya koordinasi lintas OPD dalam penjabaran program atau tidak terjadi tumpang tindih (overlap) penerima manfaat kegiatan dan realisasi kegiatan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Berkaitan dengan pengelolaan anggaran di tahun 2023, Bupati menekankan agar Pimpinan unit kerja memperhatikan dengan seksama perubahan pola pembelanjaan.
Pada Rakor yang mengundang Staf Ahli, Asisten, Inspektur, Kepala OPD dan Kabag tahun 2023, ada tiga OPD ada yang ditentukan alokasi penggunaannya (labeling) yaitu Dinas Dikbudpora, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum. Salah satu komponen yang sudah ditentukan adalah gaji ASN Formasi PPPK mulai tahun anggaran 2023 hasil rekrutmen tahun 2022.
Saya mengingatkan kepada kepala OPD agar terkait dengan penyusunan anggaran tahun 2023, benar-benar disesuaikan dengan arahan pemerintah pusat.
Sinergi antar OPD sangat diperlukan agar ada penajaman RPJMD yang sudah disusun. Sesuaikan anggaran dengan kebutuhan dasar dan prioritas pelaksanaan tugas di lapangan, prioritas aspirasi dan harapan masyarakat misalnya infrastruktur jalan yang diharapkan bisa terwujud di tahun 2023.
"Program dan kegiatan OPD harus mencerminkan visi Bima RAMAH dan memproritaskan kebutuhan harapan masyarakat". Kata Bupati. (DM.001)
Post A Comment:
0 comments: