Rapat antara Pemerintah Kota Bima, TNI dan Polri tersebut dalam kaitannya demgan Rapat koordinasi penanganan percepatan Vaksin Covid 19.
Rapat Koordinasi dipimpin oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE dan di hadiri 200 orang dengan protokol Covid 19 super ketat.
Hadir dalam kegiatan rakor, Walikota Bima, Kasdim 1608/Bima, Mayor Inf. Yudha Bakti S.ip, Asisten ll Pemkot Bima, H. Ahmad S.E, Kadis Kesehatan, Drs. H. Azhari, M.Si, Kabag Ops Polres Bima Kota Kompol Nusra SH. Kasat Binmas AKP Dedy, Danramil 01-1608/Bima Kapten Inf Seninot Sribakti, Kapolsek se-Kota Bima, Kepala Bulog, Seluruh Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kota Bima, Seluruh Camat, Seluruh Lurah Se-Kota Bima, Seluruh Kepala Puskesmas di Kota Bima, Seluruh Babinsa dan Bhabinkamtibmas se-Kota Bima
Walikota Memberi pemahaman kepada setiap masyarakat bahwa Vaksin aman dan halal. Adanya Isu hoax dari dampak buruk vaksin harus dihentikan pelakunya, karena berdampak pada minimnya kesadaran masyarakat yang ada di wilayah kota Bima
Informasikan bukti amannya vaksin yakni dari sekian banyak yang telah divaksin tidak ada efek negatif, Semua vaksin adalah halal Lurah Libatkan RT, karena RT dengan pendekatannya ditengah masyarakat akan cukup tau masyarakat yang sudah vaksin atau tidak
Walikota intruksikan agar Laksanakan vaksinasi 10.000 orang perdua hari dan laksanakan secara bertahap pergunakan setiap kesempatan acara dengan sosialisasi yang intens
“Berikan pelaporan kepada kami bila ada ASN yang tidak mau vaksin
tahan honorarium ASN yang tidak bisa menunjukan bukti vaksin” ungkap Walikota
Kapolres Bima kota AKBP Henry Novika Chandra S.I.K., MH menyampaikan pointer penting dalam pertemuan itu. “Perlu ada kerjasama untuk menyukseskan vaksinasi Kegiatan Vaksinasi sudah kita lakukan dengan vaksinasi di seluruh wilayah kota Bima” ungkap Kapolres.
Kapolres sampaikan pula ada beberapa permasalahan, yakni belum memiliki data masyarakat yang sudah dan belum melaksanakan vaksinasi kelurahan. “Jadi perlu dilakukan pendataan di tingkat RT/RW yang belum melaksanakan vaksinasi” Harap Kapolres.
Covid 19 ini tidak dapat diprediksi kapan akan berakhirnya. Maka perlu dilakukan langkah- langkah lebih lanjut untuk dapat menyelesaikan kegiatan Vaksinasi ini sesuai dengan target dan sasarannya.
Kasdim 1608/Bima Mayor Inf Yudha Bakti Sip juga memeparkan beberapa hal penting. “Libatkan dinas dukcapil agar bisa data nama dan Alamat agar bisa terarah” harap Kasdim.
Menurutnya Berlakukan semua punishment berupa penahanan dan penolakan/tidak diberi ijin kepada setiap orang yang ingin bepergian yang tidak memiliki kartu vaksin
Solusi ternaik Dicari strategi dan teknis khusus untuk mengetahui kartu vaksin palsu dan asli sehingga proses vaksinasi bisa berjalan.
Dalam melaksanakan tugas guna menyukseskan Vaksinasi yang sudah ditargetkan oleh Pemerintah Pusat. khususnya Lurah dan Babinsa yang mendapatkan tugas untuk percepatan Vaksinasi.
“Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak keluarnya aturan pemerintah pusat dan akan berlanjut dan seterusnya, sehingga target yang direncanakan bisa tercapai dengan cepat,dan tepat sasaran” ungkap Kasdim.
Kolaborasi pemerintah dengan aparat TNI / Polri serta pihak lain yang turut mendukung percepatan capaian target vaksinasi menjadi salah satu kunci untuk mempercepat penanganan kasus Covid 19.
Disamping itu, ada juga pemerintah kota yang menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki institusi kesehatan untuk mengakselerasi percepatan capaian vaksinasi. Koordinasi juga disebutkan menjadi hal yang perlu ditekankan semua peserta rapat.
Di selenggarakannya Rapat koordinasi penanganan percepatan Vaksin Covid 19 pemerintah kota Bima ini untuk inventarisasi masalah terkait Pelaksanaan percepatan Vaksinasi Masyarakat kota dan Kabupaten Bima seluruh Indonesia, dalam kesiapan Pemkot dalam hal Pelaksanaan Vaksinasi.(***)
Post A Comment:
0 comments: